FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kuasa hukum Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin menyebut ada manuver politik terstruktur yang dilakukan Presiden ke-7 RI Jokowi menyikapi polemik dugaan ijazah palsu.

Dia mengatakan, langkah kubu Jokowi justru berpotensi memecah belah perjuangan hukum yang sedang berlangsung.

Menurut Ahmad, setidaknya ada dua strategi yang mudah dibaca dari kubu Jokowi. Pertama, politik ekstensifikasi kasus. Kedua, penerapan politik devide at impera atau politik yang memecah belah.

Dia menjelaskan, strategi ekstensifikasi kasus dilakukan dengan menyebarkan rumor adanya orang besar di belakang Roy Suryo dan kawan-kawan.

Narasi tersebut kemudian diperkuat oleh buzzer sehingga fokus kasus dugaan ijazah palsu beralih ke isu politik.

Sasarannya, kasus ijazah palsu ini beralih ke isu politik dengan tujuan merendahkan posisi Jokowi sekaligus dengan motif agar posisi Gibran Rakabuming bisa tergantikan, kata Ahmad kepada fajar.co.id, Minggu (11/1/2026).

Dia menilai tudingan itu kemudian dikaitkan dengan latar belakang Roy Suryo sebagai mantan kader Partai Demokrat dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bahkan isunya meluas hingga tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang seolah-olah digantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Area pertarungannya semakin luas. Bukan lagi soal ijazah palsu, tapi soal politik orang-orang besar,” ujarnya.

Selain itu, Ahmad juga menyinggung strategi politik memecah belah yang menurutnya dilakukan dengan memanfaatkan posisi Eggi Sudjana (ES) dan Damai Hari Lubis (DHL).