Fajar.co.id, Makassar – Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), memutuskan untuk melakukan rekonstruksi atau penataan ulang gedung utama Kota Makassar yang rusak parah karena dibakar oleh massa pada 29 Agustus.

Keputusan ini merupakan tindak lanjut langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat rehabilitasi fasilitas publik yang dipengaruhi oleh bencana sosial.

Direktur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Cipta Karya, Dr. Dewi Chomistriana, St., M.Sc., menyampaikan hasil studi cepat setelah secara langsung mengamati lokasi dengan Walikota Makassar Munafri Arifuddin dan kepemimpinan DPRD di Makassar, Selasa (9/16/2025).

“Dari hasil tinjauan cepat yang kami lakukan, telah menyimpulkan bahwa ini (bangunan utama) menderita kerusakan parah,” kata Dewi kepada wartawan di lokasi tersebut.

Bangunan utama yang diresmikan pada tahun 1986 dianggap tidak lagi memenuhi standar bangunan modern, baik dalam hal skala gempa bumi, rute evakuasi, ke sistem keselamatan kebakaran. Proposal rekonstruksi ini, menurut Dewi, juga sejalan dengan keinginan walikota Makassar.

“Sehingga untuk gedung utama, kami akan mengusulkan ini sesuai dengan proposal wali, ini akan direkonstruksi, jadi pembangunan baru,” katanya. Proses ini akan didahului oleh prosedur untuk menghilangkan aset negara sebelum bangunan diratakan.

Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa rekonstruksi ini adalah momentum untuk membangun gedung dewan yang lebih representatif dan aman.

“Inilah sebabnya kami meminta agar ini direkonstruksi, dengan membuat aturan bangunan hari ini, lebih modern, keduanya dari rute evakuasi, bahan yang lebih tahan terhadap api, dan skala gempa,” jelas Munafri.