FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikim mengusulkan agar pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Orang kaya diarahkan ke asuransi swasta.

“Saya bilang tidak perlu menutup-nutupi orang kaya, yang kaya itu golongan 1 biar diambil swasta,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Hal ini, kata dia, agar lebih efisien. Jadi rawat inap juga standar.

“Kami juga ingin sistem mekanisme iurannya dibuat seefisien mungkin, dimana standar kelas rawat inapnya standar. Maksudnya, agar BPJS bisa fokus di bawah saja,” jelasnya.

Wacana ini, kata Budi, merupakan upaya untuk menopang BPJS Kesehatan. Mengingat selama ini BPJS Kesehatan mengalami defisit.

Berdasarkan hal tersebut, Budi mengatakan, penting untuk mengevaluasi secara berkala besaran iuran. Sehingga pelayanan kesehatan dapat tetap berjalan dengan baik.

Namun hal ini harus terus dikaji untuk menjaga keberlanjutan kemampuan BPJS dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, ujarnya.

“Jadi bisa kita sampaikan bersama bahwa biayanya sangat-sangat murah dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat,” imbuhnya.

Diketahui, data Kementerian Kesehatan menunjukkan BPJS Kesehatan hanya mencatatkan kondisi keuangan positif pada tahun 2016, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Di luar tahun tersebut, BPJS mengalami defisit.

Terakhir kali pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan adalah pada tahun 2016 dan 2020. Pada tahun 2023, pendapatan iuran BPJS mencapai Rp151,7 triliun, sedangkan beban Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang harus dibayarkan mencapai Rp158,9 triliun.