FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut Joko Widodo bisa menerima panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Jokowi disebut berkaitan dengan penyidikan dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh.

Dalam kanal YouTube Justice Forum, Mahfud MD memanggil siapa pun yang dilakukan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa ada batasan.

Bahkan mantan Presiden Joko Widodo mengatakan siapa pun bisa disebut KPK.

Jadi memanggil Jokowi bisa saja, kenapa tidak?, kata Mahfud.

“Dalam penyidikan, siapa pun yang dianggap tahu bisa dimintai keterangan,” ujarnya.

Namun menurutnya, kasus ini masih dalam tahap penyidikan, bukan penyidikan.

“Dalam penyidikan belum terjadi apa-apa, belum ditemukan bukti-bukti, tapi dugaannya sudah ada,” jelasnya.

Jadi akan didalami, setelah ditemukan dua alat bukti, maka penyidikan akan menentukan kejadian dan pelakunya, lalu mengajukan tuntutan ke pengadilan, jelasnya.

Ada catatan penting, mantan hakim Mahkamah Konstitusi ini menilai masyarakat kerap kesulitan membedakan kedua tahapan tersebut.

Padahal, perbedaan itulah yang menentukan apakah suatu kasus bertambah atau tidak.

(Erfyansyah/fajar)