FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan kewenangan penetapan struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepenuhnya berada di tangan Presiden dan DPR.

Hal itu diungkapkan Yusril menanggapi dorongan terkait evaluasi terhadap Polri, termasuk pembentukan Komisi Reformasi.

“Bagaimana komposisi dan kewenangan Polri ke depan, apakah tetap seperti sekarang atau ada perubahan struktural, terserah Presiden dan DPR yang menentukan,” kata Yusril di X @Yuzrilihza_Mhd, Senin (20/10/2025).

Sekadar informasi, pernyataan serupa disampaikannya usai menghadiri acara Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Yusril menjelaskan landasan hukum mengenai kedudukan dan kewenangan Polri diatur dalam Pasal 30 ayat (5) UUD 1945.

Pasal tersebut menyebutkan susunan dan kedudukan TNI dan Polri, termasuk hubungan kewenangan keduanya diatur dengan undang-undang.

Hal ini juga tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara berada di bawah Presiden dan Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Secara normatif, apakah kedudukan Polri akan tetap seperti sekarang atau diubah, semua tergantung Presiden dan DPR, kata Yusril.

“Kalau mau diubah, perubahan itu harus diatur dengan undang-undang,” imbuhnya.

Yusril mengatakan, inisiatif perubahan undang-undang bisa datang dari Presiden atau DPR.